Bupati Purwakarta Resmi Larang Siswa di Purwakarta Pakai HP Saat di Sekolah, di Rumah, dan Lingkungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta secara resmi mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang melarang penggunaan handphone (HP) bagi siswa selama berada di lingkungan sekolah maupun di rumah dan lingkungan masyarakat.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 2 Mei 2025 dan ditujukan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) sederajat hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Larangan ini tertuang dalam Perbup nomor 32 Tahun 2025 tentang Pembatasan Penggunaan handphone bagi peserta didik PAUD, SD, SMP dan sederajat di Kabupaten Purwakarta.

Peraturan ini diresmikan langsung oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau Om Zein dalam sambutannya pada Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Kabupaten Purwakarta yang digelar di Lapang Resimen Armed 1 Sthira Yuda Purwakarta pada Kamis, 2 Mei 2025.

“Banyak laporan dari sekolah dan orang tua bahwa anak-anak cenderung lebih fokus pada gawai dibandingkan pelajaran. Ini berdampak pada prestasi akademik dan perkembangan karakter mereka. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, efektifitas pembelajaran, pelaksanaan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik, serta meminimalisir efek negatif dari alat komunikasi dan sejenisnya, maka perlu diatur penggunaan alat komunikasi bagi para peserta didik. Oleh karena itu, pada momentum Hardiknas ini, kami menetapkan kebijakan yang bertujuan melindungi masa depan generasi muda,” ujar Bupati Om Zein.

Kebijakan ini diberlakukan secara menyeluruh di seluruh sekolah negeri dan swasta di Purwakarta.

Pengecualian hanya diberikan untuk keperluan darurat yang terkontrol dibawah pendampingan dan control orang tua/wali.

Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta juga telah menyiapkan mekanisme sosialisasi serta pengawasan terhadap implementasi Perbup ini.

Kepala Dinas Pendidikan, Dr. H. Purwanto, M.Pd, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, guru, orang tua dan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan aturan ini berjalan efektif di lapangan.

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *